MUSYARAKAH
(TINJAUAN
TEORITIS)
MAKALAH
Diajukan
untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Pada
Mata Kuliah Fiqh Muamalah (FM)
Dosen Pengampu : Ali Amin Isfandiar, M. Ag.
Oleh
:
Tri
Ragil Yuniar Sidiq
NIM.
2013113115
Semester
/ Kelas : I / C
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2013
MUSYARAKAH (SYIRKAH)
(TINJAUAN TEORITIS)
A.
PENDAHULUAN
Untuk menjadi perusahaan yang
berkembang dan dapat bertahan di dalam dunia bisnis dibutuhkan permodalan yang baik
dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu maka diperlukannya kerjasama yang baik
pula.
Seiring dengan berkembangnya system keuangan syariah
yang ada dibelahan dunia membawa prospek yang baik khususnya bagi masyarakat
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam untuk senantiasa
menggunakan fasilitas produk pembiayaan keuangan yang berbasis syariah yang
menerapkan system bagi hasil bila mendapatkan keuntungan dan saling menanggung
resiko bila terjadi kerugian dalam usahanya, dengan banyaknya produk yang
ditawarkan dan banyaknya pula transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan
syariah salah satunya produk yang sering terdengar oleh kita adalah pembiayaan
musyarakah dimana produk ini merupakan bagian dari akad tijarah yang bersifat
profit (memaksimalkan keuntungan).
Pembiayaan musyarakah yang kian diminati oleh para
nasabah dan pemodal untuk berinvestasi dalam sebuah kegiatan usaha dimana
system operasionalnya yaitu dengan menggabungkan modal dari 2 pihak atau lebih
baik berupa keahlian maupun berbentuk dana.
Musyarakah adalah
akad kerja sama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk
tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu,baik yang sudah berjalan
maupun yang baru. selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi
hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.
Makalah ini akan memaparkan tentang Musyarakah,
dengan sebaran sub topic di antaranya makna musyarakah, rukun dan syarat, dasar
hukum, macam-macam musyarakah, tujuan dan manfaat musyarakah.
B.
PEMBAHASAN
1.
Pengertian Musyarakah (Syirkah)
Musyarakah secara
etimologis mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua
harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.
Secara
terminologis, menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah)
adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan,
ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan
berdasarkan nasabah.
Pembiayaan musyarakah dalam
praktek bank syariah dikenal dengan istilah joint venture yaitu bank
menerima modal dari pihak lain dan berperan sebagai shahib al-mal serta penjamin modal yang diberikan. Pihak bank boleh saja ikut serta dan
terlibat dalam kegiatan tersebut sesuai dengan
aturan yang ditetapkan bank.
Aqad musyarakah merupakan
salah satu bentuk natural uncertainty contract yaitu
kontrak atau aqad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan
(return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya.
Tingkat returnnya bisa positif, negatif atau nol
Sistem bagi hasil yang digunakan
pada pembiayaan musyarakah menggunakan sistem profit share yaitu
keuntungan dibagi bersama oleh pihak yang berakad. Profit
yang didapatkan dari akad kerjasama muyarakah dibagi berdasarkan kesepakatan
antara masing-masing pihak.
2.
Rukun dan Syarat Musyarakah (Syirkah)
Rukun
Musyarakah antara lain:
a.
Anggota yang berserikat.
b.
Pokok-pokok perjanjian.
c.
Sighat atau akad.[1]
Syarat Syirkah menurut Malikiyah :
a.
Merdeka
b.
Baligh
c.
Pintar [2]
Beberapa syarat musyarakah menurut
Ustmani yang dikutip Ascarya, antara lain:
a.
Syarat akad. Ada empat: 1).
Syarat berlakunya akad (in’iqod); 2). Syarat sahnya akad (shihah); 3). Syarat
terealisasinya akad (Nafadz); 4). Syarat lazim yang harus dipenuhi.
b.
Pembagian
proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi
hal-hal berikut:
(1)
Proporsi keuntungan yang dibagikan
kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum
ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
(2)
Rasio/nisbah keuntungan untuk
masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang
diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disebarkan.
c.
Penentuan
proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa
pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:
(1)
Imam Malik dan Imam Syafe’I berpendapat
bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang
ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
(2)
Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi
keuntungan dapat pulsa berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
(3)
Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan
sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat
berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.
d.
Pembagian
kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menggung kerugian sesuai
dengan porsi investasinya.
e.
Sifat modal. Sebagian besar
ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra
harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya
dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.
f.
Manajemen
musyarakah.
g.
Penghentian
musyarakah.[3]
3.
Dasar Hukum
Musyarakah
1.
Al-Qur’an
فهم
شركاء فى الثلث
Artinya
“Mereka bersekutu dalam yang sepertiga.”
(QS. An-Nisa’ : 12).[4]
firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 24.
Artinya: “...dan sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim
kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal-amal shaleh; dan amat sedikit mereka ini...” (QS Shad: 24).
2.
Al-Hadist
عن ابى هريرة رفعه قال :ان الله يقول
انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه
Dari
abu hurairah, Rasulullah bersabda: “sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman,
‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak
menghianati yang lainya” (H.R. Abu Dawud no. 2936, Dala kitab Al-Buyu dan
Hakim).[5]
3.
Al-Ijma’
Umat Islam
sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang
jenisnya.[6]
4.
Macam-macam
Musyarakah
Pada dasarnya musyarakah (Syirkah) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu Syirkah
Amlak (perserikatan dalam kepemilikan) dan Syirkah ‘uqud/’akad (perserikatan
berdasarkan akad).[7] Syirkah
amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan,
wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Adapun syirkah akad
tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja
sama dalam member modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
a.
Syirkah Amlak
Adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad.
Syirkah ini ada 2 macam:
1.
Syirkah Sukarela (Ikhtiar)
Adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari
dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang membeli atau member atau
berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang
diberim dan yang diberi wasiat sekutu di antara keduanya, yakni perkongsian
milik.
2.
Syirkah Paksaan (Ijbar)
Adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau
lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang
mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.[8]
b.
Syirkah Uqud/Akad
Syaid sabiq membagi lagi syirkah akad menjadi empat bagian, antara lain:
1.
Syirkah inan,[9] yaitu
kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu
usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal
masing-masing.
2.
Syirkah Mufawwadhah, yaitu kerja sama
antara dua orangt atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan
sebagai berikut:
a.
Modalnya harus sama banyak.
b.
Mempunyai kesamaan wewenang dalam
bertindak yang ada kaitannya dengan hukum.
c.
Mempunyai kesamaan dalam hal agama.
d.
Masing-masing anggota mempunyai hak
untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).
3.
Syirkah wujuh, yaitu kerja sama antara
dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal.
4.
Syirkah abdan, yaitu kerja sama antara
dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan.[10]
5.
Syirkah Mudharabah, yaitu kerja sama
antara pemilik modal dan pekerja dalam bentuk perdagangan tertentu yang
keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian
ditanggung oleh pemilik modal saja.[11]
5.
Tujuan dan
Manfaat Musyarakah
Tujuan dan
manfaat musyarakah (syirkah) yaitu:
a.
Memberikan keuntungan kepada para
anggota pemilik modal.
b.
Memberikan lapangan kerja kepada para
karyawannya.
c.
Memberikan bantuan keuangan dari
sebagian hasil usaha musyarakah (syirkah)untuk mendirikan tempat ibadah,
sekolah, dan sebagainya.[12]
6.
Hikmah Musyarakah
Manusia tidak dapat hidup sendirian,
pasti akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran islam,
mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam
bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak
menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama saling
menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau
pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama
kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas.
Maka hikmah yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu adanya tolong menolong,
saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egois, menumbuhkan saling
percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam
usaha jika tidak berkhianat.
Allah swt. berfirman dalam surat Al-Maidah ayat : 2
Ÿwur (#qçRur$yès? ’n?tã ÉOøOM}$# Èbºurô‰ãèø9$#ur 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ߉ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$# ÇËÈ
Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong
menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangat pedih.
(QS.:2/2)[13]
7.
Mengakhiri
Musyarakah
Syirkah/Musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal
berikut:
1.
Salah satu pihak membatalkannya
meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang
terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada
kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya
lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
2.
Salah satu pihak kehilangan kecakapan
untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena
alasan lainnya.
3.
Salah satu pihak meninggal dunia,
tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang
meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
4.
Salah satu pihak jatuh bangkrut yang
berkakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat
ini di kemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hanbali. Hanafi berpendapat
bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh
yang bersangkutan.
5.
Salah satu pihak ditaruh di bawah
pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah
berjalan maupun sebab yang lainnya.
6.
Modal para anggota syirkah lenyap
sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum
terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung
resiko adalah para pemiliknya sendiri.[14]
C.
PENUTUP
Setelah memaparkan
rangkaian pembahasan dalam makalah ini, kesimpulan dan saran pembahasan yang
komprehensif dapat disampaikan sebagai berikut :
1.
Kesimpulan
Pertama, Musyarakah
adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan,
ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan
berdasarkan nasabah.
Kedua, Musyarakah mempunyai
syarat dan rukun. Rukun musyarakah seperti, Anggota yang berserikat,
Pokok-pokok perjanjian, Sighat atau akad. Dan musyarakah memiliki syarat
seperti, Merdeka, Baligh, Pintar.
Ketiga, ada
beberapa dasar hukum musyarakah yaitu menurut Al-Qur’an, Al-Hadist, dan
Al-ijma’.
Kelima, hikmah dari musyarakah itu, kita bisa saling tolong menolong, saling bantu
membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egois, menumbuhkan saling percaya,
menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha
jika tidak berkhianat.
2.
Saran Pembahasan
Dalam pembahasan
tentang musyarakah yang penulis sampaikan terdapat beberapa kelemahan dan
kekurangan. Adapun kekurangan tersebut terletak pada penulisan materi,
penyampaian, juga dalam penjelasan mengenai Bab Musyarakah.
Namun penulis meyakini sesuatu yang
mantap dapat berjalan sesuai dengan ridho-Nya, untuk itu penulis mantapkan pada
satu hukum/pendapat yang diyakini hati.
DAFTAR PUSTAKA
A.
Buku
·
H. Hendi
Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
·
Prof. Dr. H.
Abdul Rohman Ghazaly, MA., Drs. H. Ghufron Ihsan, MA., dan Drs. Sapiudin
Shidiq, MA, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.
·
DR. Mardani, Fiqh Ekonomi
Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
·
Prof. DR. H. Rachmat Syafe’I,
M.A, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
·
Modul Hikmah, Fiqh, Sragen: Akik
Pusaka, 2008.
B.
Internet
·
http://shariaeconomics.blogspot.com/2010/10/al-musyarakah.html
[1] Modul Hikmah, Fiqh, (Sragen:
Akik Pusaka,2008), hlm. 20.
[3] DR. Mardani, Fiqh Ekonomi
Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 221-223.
[4] Prof. DR. H. Rachmat Syafe’I,
M.A, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia: 2004), hlm185.
[5]
http://shariaeconomics.blogspot.com/2010/10/al-musyarakah.html
[6] Prof. DR. H. Rachmat Syafe’I,
M.A, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia: 2004), hlm186
[7] Prof. Dr. H. Abdul Rohman
Ghazaly, MA., Drs. H. Ghufron Ihsan, MA., dan Drs. Sapiudin Shidiq, MA, Fiqh
Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 136.
[8] Prof. DR. H. Rachmat Syafe’I,
M.A, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia: 2004), hlm187.
[9] Disebut juga syirkah al-amwal
[10] DR. Mardani, Fiqh Ekonomi
Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 226.
[11] Prof. Dr. H. Abdul Rohman
Ghazaly, MA., Drs. H. Ghufron Ihsan, MA., dan Drs. Sapiudin Shidiq, MA, Fiqh
Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 137.
[12] DR. Mardani, Fiqh Ekonomi
Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 226.
[13] Prof. Dr. H. Abdul Rohman
Ghazaly, MA., Drs. H. Ghufron Ihsan, MA., dan Drs. Sapiudin Shidiq, MA, Fiqh
Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 135.
[14] H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 133-134.
